• Minggu, 24 September 2023

Saking Berharganya Gunung di Jawa Timur Ini Pernah Direbutkan Dua Daerah, Jadi Sengketa Bak Warisan

- Jumat, 15 September 2023 | 14:54 WIB
keindahan gunung yang menjadi rebutan dua wilayah di Jawa Timur  (instagram.com / @der.dentadio melalui @wisata kelud)
keindahan gunung yang menjadi rebutan dua wilayah di Jawa Timur (instagram.com / @der.dentadio melalui @wisata kelud)

AGTVnews.com - Jawa Timur memiliki sejumlah gunung berapi yang tersebar di sejumlah daerah.

Beberapa gunung di Jawa Timur ini rata-rata berada di lebih dari satu daerah.

Seperti salah satu gunung di Jawa Timur ini yang menjadi sengketa dua daerah sampai berlarut-larut.

Hingga akhirnya salah diantara daerah di Jawa Timur tersebut memenangkan gunung fenomenal itu.

Baca Juga: Stop Berikan Jangkrik Mati Pada Murai Batu, Akibatnya Bisa Fatal Seperti Ini

Ya gunung itu adalah Gunung Kelud yang direbutkan oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

"Sengketa status kepemilikan Gunung Kelud telah terjadi sejak lama antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar," dalam Wikipedia.

Bak warisan, kedua belah pihak baik Kabupaten Kediri maupun Blitar sama-sama mengklaim paling berhak atas kepemilikan Gunung Kelud.

Meski pada akhirnya tepat pada 2012 silam, status kepemilikan gunung paling aktif di Jawa Timur tersebut dimenangkan oleh Kediri.

Baca Juga: 4 Penyakit yang Membuat Murai Batu Stres, Bikin Burung Lesu Tak Bergairah

"Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa kepemilikan administrasi Gunung Kelud berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri," tulisnya.

Tak berhenti sampai disitu, upaya hukum masih ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Blitar yang lantas melayangkan gugatan PTUN (pengadilan tata usaha negara) Surabaya.

"Gugatan Pemkab Blitar ditolak PTUN pada akhir tahun 2012," tulisnya.

Sengketa masih berlanjut pasca gunung tersebut meletus 2014 silam yang akhirnya membuat gubernur (Soekarwo) memilih mencabut SK atas kepemilikan Gunung Kelud pemerintah Kabupaten Kediri dan menyerahkan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri pada 2015.

Halaman:

Editor: Linda Kusuma Wardhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X