• Minggu, 28 November 2021

Polisi Hentikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur, Kompolnas : Penyidik Tidak Profesional

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 21:55 WIB
Ilustrasi : Kompolnas meminta meminta masyarakat percaya ke Polri terkait penanganan kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulsel. (Hans Kretzmann dari Pixabay)
Ilustrasi : Kompolnas meminta meminta masyarakat percaya ke Polri terkait penanganan kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulsel. (Hans Kretzmann dari Pixabay)

AGTVNews.com - Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus persetubuhan terhadap 3 anak di Luwu Timur, Sulsel diselesaikan Polri.

Buka itu dilontarkanoner Kompolnas Poengky Indarti, menanggapi tagar #percumalaporpolisi yang sempat trending di dunia maya.

Polri menurut Kompolnas, telah meningkatkan kualitas pelayanan melalui penggunaan teknologi semisal media sosial.

Polri, lanjut Indrati, telah memberikan pelaporan berbasis online dan dapat dengan cepat memproses pengaduan.

Baca Juga: Bareskrim Polri Kirim Tim Dampingi Penyelesaian Kasus Luwu Timur

Soal selingkuh anak di Luwu Timur, kata Indarti, pesimisme yang digaungkan dalam tagar #percumalaporpolisi tdak menyelesaikan masalah.

"Pesimisme yang diusung tagar tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. sebaliknya masyarakat mendukung agar Polri dapat melaksanakan secara profesional dan mandiri," ujar Indarti dikutip Sabtu, 9 Oktober 2021.

Kasus yang menjerat anak-anak seperti di Luwu Timur, sudah ditangani Polri melalui unit perlindungan perempuan dan anak (PPA).

Polisi di Luwu Timur, dengan cepat melayani kasus tersebut dengan melakukan visum et repertum, dilanjutkan tes psikologi dan mencatat saksi.

Baca Juga: Dokter di NTT Nyaris Diperkosa, Pelaku Kabur ke Hutan Berhasil Ditangkap Setelah Empat Bulan Sembunyi

Namun, Poengky menyelidiki penyidik ​​tidak profesional dengan mengeluarkan surat perintah penghentian (SP3). Ini yang kemudian memicu protes publik.

Di sisi lain, pengadu menganggap kasus tersebut sudah memenuhi syarat untuk diselesaikan.

"Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik ini, hukum menyediakan jalan yang adil," ucapnya.

Poengky menyarankan agar pelapor atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan agar hakim praperadilan dapat memutuskan sah tidaknya SP3 tersebut.

Baca Juga: Sejarah Asal-usul Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Menurut Poengky, praperadilan merupakan langkah untuk menantang keputusan yang dikeluarkan Polri. Bila menurut hakim SP3 tersebut tidak sah, Polri wajib melanjutkan kasusnya.

"Tetapi jika hakim praperadilan menyatakan SP3 tidak sah, maka berarti enyidik ​​wajib membuka kembali kasus ini," tulis sebagaimana dikutip AGTV News dari Antara.***

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

5 Fakta Kebakaran Klenteng Poo An Kiong Kota Blitar

Selasa, 23 November 2021 | 13:39 WIB

Klenteng Poo An Kiong Kota Blitar Terbakar Hebat

Senin, 22 November 2021 | 16:28 WIB
X