• Sabtu, 27 November 2021

Gubernur DKI Jakarta Dinyatakan Melawan Hukum Sebabkan Polusi Udara, Begini Respon Anies Baswedan

- Kamis, 16 September 2021 | 19:05 WIB
Anies Baswedan saat memimpin Apel Virtual (Instagram @aniesbaswedan)
Anies Baswedan saat memimpin Apel Virtual (Instagram @aniesbaswedan)

AGTVNews.com - Gubernur DKI Jakarta ditetapkan bersalah melawan hukum yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berupa polusi udara.

Selain Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta sejumlah menterinya turut dinyatakan bersalah dalam sidang yang dilakukan di PN Jakarta Pusat.

Melalui akun Twitternya, Anies Baswedan memberikan respon atas hasil putusan sidang tersebut.

Ia bercuit, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

“Pemprov DKI Jakarta memutuskan TIDAK banding dan siap menjalankan putusan pengadilan demi udara Jakarta yang lebih baik,” kata Anies Baswedan diktip Kamis, 16 September 2021.

Baca Juga: Siap Menang Lagi, Joko Susilo Beberkan Strategi Demi Persik Kediri Kontra Persikabo

Anies juga menegaskan, dirinya siap untuk menjalankan putusan pengadilan terkait polusi udara, yang menyebabkan kerusakan hingga pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, hari ini, Kamis, 16 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu polusi udara.

Gugatan tersebut telah diajukan oleh 30 orang warga, yaitu Melanie Soebono, Elisa Sutanudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinugroho, Asfinawati, dan 24 orang lainnya dengan diwakili oleh penasihat hukum Arif Maulana pada 4 Juli 2019 lalu.

Baca Juga: Trio Pelatih Borneo FC Mundur Setelah kalah Melawan Persik Kediri

Dalam permohonannya, para penggugat memohon agar para tergugat dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia.

Para tergugat lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilansir AGTV News dari Pikiran Rakyat berjudul Anies Baswedan Diputus Melawan Hukum, Nyatakan Pemprov Jakarta Tak akan Banding.

Disampaikan melalui Ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, adapun isi putusan itu yakni mengadili, juga mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian dari kelima pihak tergugat adalah tergugat I Presiden RI Joko Widodo, tergugat II Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, tergugat III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tergugat IV Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan tergugat V Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Wilayah Jawa Timur Masuk Zona Kuning, Hanya Tersisa 1 Oranye di Kota Ini

Atas hal itu, para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait.

“Menghukum tergugat I (Presiden Joko Widodo) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata hakim Saifuddin.

Dia juga menjelaskan, baku mutu udara ambien merupakan kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

“Menghukum tergugat II (Menteri LHK Siti Nurbaya) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar hakim Saifuddin.

Baca Juga: Resmi, PDIP Laporkan Youtuber Pembuat Kabar Megawati Koma ke Polisi

Tak hanya itu, selanjutnya terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) dalam pengendalian pencemaran udara.

“Menghukum tergugat IV (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat V (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dalam penyusunan strategi dan pengendalian pencemaran udara,” kata hakim Saifuddin.***
(Nurul Khadijah/Pikiran Rakyat)

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Konstruksi Jembatan Gantung Kaca Bromo, Dijamin Aman

Selasa, 23 November 2021 | 11:03 WIB

Gerhana Bulan di Indonesia Hari Ini yang Terlama

Jumat, 19 November 2021 | 17:27 WIB

Pemerintah Beri Edukasi Bijak Bermedsos Melalui Musik

Selasa, 16 November 2021 | 16:41 WIB

Jokowi Keluhkan 17 Tikungan Tajam di Sirkuit Mandalika

Jumat, 12 November 2021 | 18:01 WIB
X