• Sabtu, 27 November 2021

Gubernur DKI Jakarta Dinyatakan Melawan Hukum Sebabkan Polusi Udara, Begini Respon Anies Baswedan

- Kamis, 16 September 2021 | 19:05 WIB
Anies Baswedan saat memimpin Apel Virtual (Instagram @aniesbaswedan)
Anies Baswedan saat memimpin Apel Virtual (Instagram @aniesbaswedan)

Baca Juga: Trio Pelatih Borneo FC Mundur Setelah kalah Melawan Persik Kediri

Dalam permohonannya, para penggugat memohon agar para tergugat dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia.

Para tergugat lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilansir AGTV News dari Pikiran Rakyat berjudul Anies Baswedan Diputus Melawan Hukum, Nyatakan Pemprov Jakarta Tak akan Banding.

Disampaikan melalui Ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, adapun isi putusan itu yakni mengadili, juga mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian dari kelima pihak tergugat adalah tergugat I Presiden RI Joko Widodo, tergugat II Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, tergugat III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tergugat IV Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan tergugat V Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga: Wilayah Jawa Timur Masuk Zona Kuning, Hanya Tersisa 1 Oranye di Kota Ini

Atas hal itu, para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait.

“Menghukum tergugat I (Presiden Joko Widodo) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata hakim Saifuddin.

Dia juga menjelaskan, baku mutu udara ambien merupakan kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

“Menghukum tergugat II (Menteri LHK Siti Nurbaya) untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar hakim Saifuddin.

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Konstruksi Jembatan Gantung Kaca Bromo, Dijamin Aman

Selasa, 23 November 2021 | 11:03 WIB

Gerhana Bulan di Indonesia Hari Ini yang Terlama

Jumat, 19 November 2021 | 17:27 WIB

Pemerintah Beri Edukasi Bijak Bermedsos Melalui Musik

Selasa, 16 November 2021 | 16:41 WIB

Jokowi Keluhkan 17 Tikungan Tajam di Sirkuit Mandalika

Jumat, 12 November 2021 | 18:01 WIB
X