• Sabtu, 16 Oktober 2021

Sidang Pengadilan Jakarta Memutuskan Jokowi dan Anies Baswedan Melawan Hukum, Ini Vonisnya

- Kamis, 16 September 2021 | 18:25 WIB
Ilustrasi : Presiden Jokowi, sejumlah menteri hingga Anies Baswedan dinyatakan terbukti melawan hukum yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yakni polusi udara. Putusan itu bdibacakan melalui sidang yang dilakuka di PN Jakarta Pusat. (jplenio dari Pixabay)
Ilustrasi : Presiden Jokowi, sejumlah menteri hingga Anies Baswedan dinyatakan terbukti melawan hukum yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yakni polusi udara. Putusan itu bdibacakan melalui sidang yang dilakuka di PN Jakarta Pusat. (jplenio dari Pixabay)

AGTVNews.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berserta sejumlah menteri hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan terbukti melawan hukum menyebabkan polusi udara.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui gugatan yang dilakukan 30 masyarakat.

Para penggugat meminta hakim menyatakan bersalah karena dianggap lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Gugatan tersebut telah diajukan oleh 30 orang warga, yaitu Melanie Soebono, Elisa Sutanudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinugroho, Asfinawati, dan 24 orang lainnya dengan diwakili oleh penasihat hukum Arif Maulana pada 4 Juli 2019 lalu.

Adapun isi putusan itu yakni mengadili, juga mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Juga: Wilayah Jawa Timur Masuk Zona Kuning, Hanya Tersisa 1 Oranye di Kota Ini

Kemudian dari kelima pihak tergugat adalah tergugat I Presiden RI Joko Widodo, tergugat II Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, tergugat III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tergugat IV Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan tergugat V Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Atas hal itu, para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan terkait.

“Menghukum tergugat I (Presiden Joko Widodo) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata hakim Saifuddin.

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Libur Maulid Nabi, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian

Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:24 WIB

Gempa Bumi Pacitan Dirasakan Hingga Blitar

Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:28 WIB
X