• Minggu, 24 Oktober 2021

Demokrat AHY Siap Bertarung di PTUN Patahkan Bukti KLB Moeldoko

- Rabu, 15 September 2021 | 20:15 WIB
DPP Partai Demokrat akan memberikan sejumlah bukti untuk mematahkan argumen dari kubu KLB di sidang PTUN. (Instagram @agusyudhoyono)
DPP Partai Demokrat akan memberikan sejumlah bukti untuk mematahkan argumen dari kubu KLB di sidang PTUN. (Instagram @agusyudhoyono)

AGTVNews.com - DPP Partai Demokrat akan menjalani sidang di PTUN terkait sidang gugatan KLB terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly.

Dalam sidang di Pengadilan Tata Uaha Negara (PTUN) tersebut, DPP Demokrat pimpinan AHY siap mematahkan segala argumen yang dimiliki oleh kubu KLB Moeldoko.

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengaku memiliki bukti hukum yang kuat untuk mematahkan kubu KLB untuk kedua kalinya.

Baca Juga: Duel Klasik Liga Champion Liverpool VS AC Milan, Ibrahimovic Absen Tanding

Untuk itu dirinya mengajak masyarakat mengikuti jalannya sidang di PTUN yang berlangsung 16 September 2021 besok.

"Kami mengajak publik khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh KLB KSP Moeldoko," ujarnya Rabu, 15 September 2021.

Menurutnya, pihak KLB tak punya kedudukan hukum untuk menggugat Menkumham di PTUN. Gugatan terhadap SK Menkumham AD/ART dan daftar kepengurusan 2020 telah kedaluwarsa.

Baca Juga: PeduliLindungi Juga Digunakan di Tempat Ini, Coba Cek Ya

"Semua orang juga tahu, Moeldoko adalah Kepala Staf Kepresidenan. Apa dasar hukum dia mencantumkan diri sebagai ketua umum Demokrat dalam gugatan," ucapnya.

Sidang di PTUN terkait gugatan pihak KLB Moeldoko ke Menkumham akan berlangsung besok. Ada dua agenda sidang yang akan digelar.

Kubu KLB menggugat Surat Menkumham No. M.HH.UM.01.10-47 yang bersi menolak perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB.

Baca Juga: Pilihan Jaket di Musim Hujan Hangat dan Stylish

Pada agenda kedua, sidang akan dilakukan terkait perkara Np. 154/G/2021/PTUN-JKT. Sidang iini merupakan tindak lanjut gugatan kubu KLB terhadap Menkumham di PTUN untuk surat menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020.

Juga gugatan terait SK Menkumham pada 27 Juli 2020 yang mengesahkan perubahan sususan pengurus DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.

Sebagaimana dilansir AGTV News dari Antara, dua petinggi DPP Partai Demokrat yakni Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjend Teuku Riefky Harsya terlibat sebagai tergugat II intervensi.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi maupun tanggapan dari kubu KLB Moeldoko terkait gugatan di PTUN tersebut termasuk untuk menanggapi komentar dari Hinca Panjaitan.***

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kota Blitar Dinilai Sukses Lakukan Uji Coba New Normal

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:01 WIB
X