• Minggu, 24 Oktober 2021

Akademisi NU Minta Komisioner KPI Mundur Karena Dinilai Bermasalah

- Sabtu, 11 September 2021 | 18:21 WIB
Ilustrasi : KPI kini sedang disorot menyusul adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pegawainya beriinisial MS. (Wokandapix dari Pixabay)
Ilustrasi : KPI kini sedang disorot menyusul adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pegawainya beriinisial MS. (Wokandapix dari Pixabay)

AGTVNews.com - Kisruh pelecehan seksual di internal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum menemui titik temu.

Sejumlah tokoh termasuk dari Nahdlatul Ulama turut menanggapi kasus tersebut.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Muhtar Said menyebut ada yang salah dengan menajemen internal KPI.

Oleh sebab itu, dia menyarankan para komisioner KPI yang bermasalah untuk segera mengundurkan diri dari lembaga publik tersebut.

Baca Juga: FIFA Akhirnya Mengizinkan Pemain Brazil Kembali Berlaga di Liga Inggris

"Seharusnya pimpinannya malu dan sebaiknya semua Komisioner mengundurkan diri," tegasnya sebagaimana dilansir AGTV News dari NU Online, Sabtu, 11 Sepember 2021.

Said menyayangkan tindakan petinggi KPI yang dinilai tak tegas. Pasalnya MS hanya pernah dipindah tempat kerja, bukan melanjutkan ke proses hukum.

"Nah memindahkan korban ke tempat lain adalah hal yang keliru karena yang ditindak adalah si korban, seharusnya yang ditindak adalah terduga pelaku," sambung Dosen yang juga seorang Advokat ini.

Ia menjelaskan, kasus yang terjadi di internal KPI harusnya ditangani dengan lebih intensif.

Baca Juga: Suara Syahdu Charly Van Houten Cover Lagu Mendung Tanpo Udan Bikin Meleleh

Kasus pelecehan dan perundungan yang diderita oleh salah satu tenaga kontrak KPI berinisial MS tersebut kini semakin pelik.

Ini setelah para terduga pelaku menyerang balik dengan melaporkan MS ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait rilis yang publikasi di media.

Dalam rilis itu, MS menceritakan bagaimana dirinya mendapat perlakuan perundungan dan pelecehan seksual.

MS bahkan mengaku pernah dicoret di bagian kemaluannya.

Baca Juga: Cara Mengatasi Pasangan Gancet, Jangan Panik

Pegawai honorer KPI itu akhirnya buka suara setelah sekian tahun kasus yang dideritanya tak diproses dengan betul.

Soal pelaporan balik terhadap MS, Said mengaku hal itu adalah hak setiap warga yang dijamin Undang-undang.

"Dalam hukum pidana mengenal asas praduga tak bersalah, maka sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan bersalah, kita harus menghormati hak-hak terduga pelaku," terangnya.***

Halaman:

Editor: CF Glorian

Sumber: NU Online

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kota Blitar Dinilai Sukses Lakukan Uji Coba New Normal

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:01 WIB
X