• Minggu, 28 November 2021

Sah Secara Agama, Nikah Siri Tak Punya Kekuatan Hukum

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 12:24 WIB
Ilustrasi  fenomena nikah siri di masyarakat. (Pixabay/johandavid)
Ilustrasi fenomena nikah siri di masyarakat. (Pixabay/johandavid)

Agtvnews.com – Nikah siri saat ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk nikah siri terlebih dahulu sebelum menikah secara negara.

Nikah siri secara agama diperbolehkan dan sah, namun secara catatan negara nikah siri tidak tercatat.

Dikutip dari buku 'Nikah Siri : Menjawab semua Pertanyaan tentang Nikah Siri' oleh Yani C. Lesar, kata nikah siri berasal dari Bahasa Arab.

Baca Juga: Maling Motor di Kediri Tukar Kendaraan Butut dengan Yang Baru, Aksi Terekam CCTV

Yakni az-zawaj as-siri, artinya pernikahan yang dilakukan secara sembunyin-sembunyi atau rahasia.

Nikah siri diakui secara agama karena telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Namun, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Oleh sebab itu, nikah siri membawa dampak bagi masa depan pasangan atau pelakunya.

Baca Juga: Yuk Nikmati Sajian Korean Food di Blitar, Rasanya Gak Kalah dengan Aslinya

Mereka tidak memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka, pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum negara.

Rumitnya, anak yang lahir dari pernikahan siri pun akan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen administratif seperti akta kelahiran.

Dalam Islam, ada berbagai macam pendapat ulama mengenai hukum nikah siri.

Istilah nikah siri berawal dari ucapan Umar bin Khattab ketika mengetahui terdapat pernikahan tanpa dihadiri saksi, melainkan hanya seorang pria dan wanita.

Baca Juga: 5 Drakor yang Bakal Rilis dan Tayang Oktober, Simak Jangan Sampai Terlewat

Dalam suatu riwayat masyhur, pada saat itu, Umar berkata, "Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam."

Sejak saat itu, ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan tanpa saksi dan tidak boleh dilakukan.

Lalu, dalam perkembangannya, meskipun menghadirkan saksi di mana saksi tersebut diminta agar merahasiakan pernikahan itu, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tetap tidak boleh.

Baca Juga: 5 Zodiak yang Susah Diajak Bercanda, Hidup Terlalu Serius

Hal ini karena syarat mutlak sahnya pernikahan menurut Islam adalah adanya pengumuman (i'lan).

Akan tetapi, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berbeda pendapat dengan Imam Malik.

Menurut mereka, jika telah ada saksi, maka syarat pernikahan telah terpenuhi. Sebab, fungsi saksi ialah i'lan itu sendiri. Jadi, meskipun dirahasiakan, pernikahan tetap sah karena telah disaksikan oleh wali/saksi.

Baca Juga: Viral di Medsos, Kekerasan Seksual Ayah ke 3 Anaknya Menteri PPPA Turun Tangan

Dikatakan pula bahwa nikah siri dalam Islam berkaitan dengan fungsi saksi, yakni untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan. Jumlah saksi minimal adalah satu atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dalam hal ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti." (HR. Tirmidzi)

Dalam masyarakat Indonesia, nikah siri lebih dikenal dengan definisi pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak sah menurut Undang-undang.

Baca Juga: Tidak Terima Perlakuan Haters, Rizky Billar Lapor Polisi

Kesimpulannya, nikah siri dengan definisi tersebut hukumnya boleh, karena sah secara agama dengan adanya saksi dan diumumkan.

Namun, jika nikah siri yang dimaksud adalah definisi yang berawal dari Umar bin Khattab, yakni tidak terdapat saksi dan tidak diumumkan, maka hukumnya sama seperti zinah, tidak diperbolehkan.

Meskipun demikian, nikah siri adalah sesuatu yang seharusnya dihindari.

Baca Juga: Selebriti dan Influencer Kampanyekan Penggunaan Medsos yang Bertanggung Jawab

Mengutip buku Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Zainuddin dan Afwan Zainuddin, nikah siri akan berdampak buruk bagi kedua pasangan, khususnya perempuan.

Jika terjadi perceraian, akan timbul masalah terkait hak asuh anak dan hak warisan atau harta gono-gini. Sebagai seorang yang tidak hanya beragama, namun juga bernegara, sudah sepatutnya mengikuti peraturan Undang-undang agar tak mendapat masalah di kemudian hari.***

 

Halaman:

Editor: Linda Kusuma Wardhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

5 Cemilan yang Enak Dan Cocok Dinikmati Saat Musim Hujan

Selasa, 16 November 2021 | 14:54 WIB

Punya Logo Mirip Meta, Aplikasi Ini Sindir Facebook

Selasa, 2 November 2021 | 12:25 WIB
X